Indonesia terus berjuang mengendalikan beberapa penyakit yang menjadi burden diseases bagi masyarakat seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria (ATM) dengan melaksanakan program kesehatan masyarakat berkelanjutan untuk pengendalian penyakit yang lebih baik.
Farmakovigilans merupakan upaya deteksi dini permasalahan dari penggunaan obat yang dapat meminimalisasi dampak risiko Kejadian Tidak Diinginkan/Efek Samping Obat (KTD/ESO) lebih luas pada masyarakat. Peran farmakovigilans sangat penting pada program kesehatan masyarakat. Hal ini karena penggunaan obat secara massal pada program tersebut akan berimplikasi pada besarnya potensi terjadinya KTD/ESO.
Upaya penguatan farmakovigilans pernah dirintis pada tahun 2012. Badan POM berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan menginisiasi penyusunan pedoman penyelenggaraan farmakovigilans untuk obat program HIV/AIDS, tuberkulosis dan malaria (ATM). Namun dalam pelaksanaannya, kolaborasi ini belum optimal. Hingga saat ini, pelaporan ESO yang diterima oleh Badan POM masih sangat rendah sehingga Indonesia belum memiliki gambaran profil keamanan penggunaan obat yang berbasis populasi Indonesia.
Pada hari Selasa, 10 Oktober 2023 bertempat di Hotel Holiday-inn Kemayoran, Badan POM melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Farmakovigilans pada Program Kesehatan Masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dari lintas sektor terkait meliputi Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi Kesehatan, Akademisi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Patient Community untuk membangun kerja sama terkait penguatan farmakovigilans obat dalam program kesehatan masyarakat.
Beberapa rencana tindak lanjut yang akan melibatkan lintas sektor yang dihasilkan dari FGD tersebit antara lain revitalisasi farmakovigilans pada program kesehatan masyarakat, pengembangan sistem integrasi data pelaporan KTD Obat Program dan KIPI Vaksin program dengan e-MESO, rekonsiliasi data pelaporan KTD Obat Program dengan prioritas data laporan surveilans KIPI, pembentukan komite nasional farmakovigilans obat program, pentahapan penyelenggaraan farmakovigilans obat program di daerah prioritas, pertemuan komunikasi dan koordinasi secara berkala dalam rangka penguatan jejaring lintas sektor.
Badan POM memandang penting untuk merevitalisasi kembali kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi dan pemangku kebijakan dari lintas sektor terkait untuk mencapai tujuan penguatan farmakovigilans dalam program kesehatan masyarakat yang lebih optimal. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat program farmakovigilans di Indonesia sehingga dapat meningkatkan upaya jaminan keamanan obat, keselamatan pasien serta perlindungan kesehatan masyarakat di Indonesia.
